BIANG KEROK Dana BOS

Dirilis oleh Akom Kusdinar pada Senin, 17 Oct 2011
Telah dibaca 469 kali

Salah satu janji kampanye dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dunia pendidikan Indonesia ialah menyelenggaran pendidikan gratis, dan pemerintah pun memenuhi janjinya dengan mengeluarkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digulirkan pada 2005 hingga saat ini.

Hampir enam tahun sudah BOS digulirkan oleh pemerintah, namun seiring dengan berjalannya waktu permasalahan pun selalu mengiringi penyaluran dana BOS tersebut, seperti yang terjadi pada penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan pertama tahun 2011 di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung.

Tahun 2011, mekanisme pencairan dana BOS mulai 2011 berubah. Saat ini, dana BOS tersebut disalurkan melalui kas pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota yang masuk dalam APBD, baru kemudian dicairkan melalui mekanisme yang diatur dalam sistim administrasi dan keuangan daerah dengan berbagai syarat seperti sekolah-harus membuat rencana kerja anggaran. 

Karena keterlambatan penyaluran BOS tersebut, 23 Maret 2011 lalu, Forum Orang Tua Siswa Bandung Raya meminta Ombudsman melakukan investigasi tentang keterlambatan pencairan dana bantuan operasional sekolah triwulan pertama 2011 untuk SMP/Mts dan SD/MI dikota ini.

"Jadi, seharusnya diperhitungkan pemerintah bahwa dana bantuan operasional sekolah (BOS) langsung cair ke rekening sekolah, bukan ke kas daerah dulu, sehingga jadi birokratis," kata Ketua Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Bandung Raya Dwi Soebawanto dalam laporannya kepada Ombudsman Pro-vinsi Jawa Barat, di Jalan PHH Mustopa Bandung.

Keterlambatan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan pertama yang seharusnya sudah diterima oleh sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP pada awal tahun 2011 juga berimbas pada biaya operasional sekolah terutama sekolah menengah pertama (SMP) yang saat ini tengah melaksanakan Ujian Akhir Sekolah (UAS). 

Untuk menutup biaya operasional, tak sedikit sekolah di Kota Bandung yang harus berhutang ke koperasi bahkan dari kantong pribadi kepala sekolah.

"Jadi bukan hanya untuk pelaksanaan ujian saja, namun juga untuk biaya operasional lain seperti pembayaran listrik dan lain-lain". 

Dengan belum turunnya dana BOS ini tentunya menghambat operasional sekolah karena seharusnya bisa menggunakan dana BOS," kata Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Kota Bandung, Ahmad Taufan.

Tak hanya itu, akibat keterlambatan penyaluran dana BOS di Jawa Barat, Orang Nomor 1 di Jawa Barat, yakni Ahmad Heryawan pun kena getahnya. Kementerian Pendidikan Nasional menyurati Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terkait banyaknya kabupaten dan kota di Jawa Barat yang belum mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Bukan teguran kok tapi hanya disurati saja. Isinya ya itu tadi. Kemendiknas meminta agar daerah-daerah segera mencairkan dana BOS. Itu saja," ungkap Ahmad Heryawan, di Gedung Sate, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

"Biang Kerok" Ketua Lembaga Advokasi Pendidikan (LAP) Bandung, Dan Satriana, menyatakan, adanya perubahan sistem penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai diberlakukan triwulan pertama 2011 oleh Kementerian Pendidikan Nasional, bisa dikatakan sebagai "Biang Kerok" atau pangkal masalah dari keterlambatan pencairan dana tersebut ke sekolah-sekolah.

"Jawa Barat, dari pengamatan kami hampir semuanya bermasalah untuk penyaluran BOS triwulan pertama tahun ini," kata Dan Satriana. 

Ia menilai, pemerintah kabupaten/ kota seolah tidak siap dengan adanya perubahan mekanisme penyaluran dana bos pusat tahap pertama pada triwulan pertama 2011. Sebelumnya, kata Dan Satriana, dana BOS dicairkan langsung dari Kementerian Pendidikan ke rekening sekolah, namun saat ini tidak demikian.

"Dengan adanya perubahan sistem dekonsentrasi yang diberlakukan untuk pencairan dana pemerintah pusat tersebut membuat prosesnya kini mesti melalui pemerintah daerah. Dan ini yang menjadi masalah," katanya. Menurutnya, tidak ada mekanisme atau persiapan khusus dari pemerintah pusat saat merubahan mekanisme penyaluran dana BOS tersebut.

"Sejak awal, saat pemerintah pusat hendak menyederhanakan penyaluran BOS saya sudah mewanti-wanti. Ini harus ada payung hukum untuk mengawalnya atau ada persiapan khusus. 

Karena di kabupaten/kota itu untuk mencairkan BOS harus melalui beberapa tahapan mulai dari disahkan di DPRD hingga dikeluarkannya perwal/perbub," ujar Dan Satriana. 

Ia berharap, penyaluran BOS dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota untuk triwulan kedua tahun 2011 ini bisa tidak melalui tahapan dalam penyusunan dana APBD agar tidak terjadi lagi keterlambatan.

Jika solusi tersebut tidak dilakukan, Dan Satriana khawatir, penyaluran dana BOS dari pemerintah pusat untuk triwulan kedua 2011 juga akan mengala-mi keterlambatan.

"Kalau tidak dicari solusinya, saya khawatir penyaluran dana BOS dari pemerintah pusat untuk triwulan kedua 2011 juga akan mengalami keterlambatan. Kalau tidak salah pencairan akan dimulai pada 7 April 2011 ini," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji, juga membenarkan bahwa perubahan sistem penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai diberlakukan awal 2011 menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyaluran dana BOS. 

"Ini kan sistem baru, data-datanya oleh pihak sekolah perlu di upgrade. Untuk melakukan itu butuh waktu yang lama. Jadi wajar, kalau ada keterlambatan," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat yang membidangi pendidikan, Syarif Bastamana, menyatakan, jika penyaluran dana BOS dari pemerintah pusat harus dievalusi agar tidak terjadi keterlambatan lagi. 

"Kalau sistem dulu dinilai lebih mudah, mengapa tidak dicari cara yang lebih mudah saja," kata Syarif Bastaman. /Rudi Sanjaya