Berita Lainnya

  • Terbaru

  • Terfavorit

  • Headline

Full Post » Kawasan

SOSIALISASI PERDA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2011-2031

Dirilis oleh red pada Rabu, 28 Aug 2013
Telah dibaca 962 kali

Sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah dapat menyelesaikan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Perda nomor 2 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumedang tahun 2011-2031. Dalam proses penyusunannya sudah melahui pembahasan mulai dari tingkat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat sampai pembahasan di Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang melibatkan stakeholder penataan ruang. RTRW Kabupaten ini secara hirarki sudah bersinergi dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Barat. Disamping itu secara integral RTRW sudah sejalan dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sumedang serta dokumen perencanaan sektoral lainyan. Sebagai hasil sinergitas dimaksud maka tujuan dari RTRW Kabupaten Sumedang tahun 2011-2031 sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Perda Nomor 2 tahun 2012 adalah mewujudkan Sumedang sebagai Kabupaten agrobisnis yang didukung oleh kepariwisataan dan perindusrtian secara efektif berdaya saing dan berkelanjutan.

 

Demikian dikemukakan Bupati Sumedang H. Don Murdono yang diwakili Sekda H Atje Arifin Abdullah pada pembukaan sosialisasi Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumedang 2011-2031 yang digelar Bappeda Kabupaten Sumedang di Pendopo PPKS (Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang), Kamis (11/10) yang dihadiri oleh Ketua Komisi D DPRD, semua Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang,  Kecamatan dan Kelurahan.

Bupati Don mengharapkan, besar harapan tujuan tersebut dapat diwujudkan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan sebagai upaya mencapai ruang yang aman, nyaman dan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi kepada terwujudnya kesejahteran masyarakat yang tidak lepas dari peranan berbagai pihak seperti tersedianya utilitas vital, jaringan energi listrik dan jaringan telekomunikasi dan yang lainnya. Rencana tata ruang merupakan hasil dari perencanaan tata ruang namun bukanlah suatu prodak akhir yang statis akan tetapi merupakan prodak dinamis yang dapat direvisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undanganan, RTRW dapat di revisi satu kali dalam kurun 5 tahun. “Untuk itu apabila ada saran masukan terhadap rencana ini, maka akan dijadikan masukan untuk pembahasan revisi yang akan datang,” paparnya, seraya menyebutkan bahwa rencana tata ruang ini fungsinya sagat penting bagi semua pemangku kepentingan atau stakeholder diantaranya adalah acualan dalam menyusun RPJPD dan RPJMD.

 

Selain itu, sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten, acuan lokasi infestasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat maupun swasta serta pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten,” kata Don Murdono.

 

“Demikian juga manfaat tata ruang ini adalah mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten, mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas, “ tandasnya.

 

Sementara itu, Bupati Don menilai ada persoalan lain yang tidak kalah pentingnya adalah dalam aspek memanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. “Saya berharap dalam melaksakan pada pelayanan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan memanfaatan ruang untuk aktifitas pembanguanan, agar mampu meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak terkait.

 

Disamping dukungan berbagai sajian teknis dan kelayakan investasi supaya pelayanan perizinan yang dikeluarkan sesuai dengan berbagai aspek persyaratan yang ditentukan termasuk aspek kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah disusun dalam RTRW. Hal ini akan memberi jaminan kenyamanan, keamanan dan kepastian hukum bagi para investor maupun masyarakat yang beraktifitas di Kabupaten Sumedang. Pada perjalannannya sudah tentu akan ada permasalan yang ditemui di lapangan. Hal ini perlu disikapi secara bijak oleh semua pihak mengingat dari sifat RTRW kabupaten ini masih bersifat umum dengan kedalaman peta yang relatif masih kecil yaitu 1 berbanding 50ribu. “Untuk kepentingan tersebut kami harapkan dukungungan dari semua stakeholder untuk menjadikan RTRW ini secara konsisten sebagai acuan dalam pembangunan di Kabupaen Sumedang,” katanya pula.

 

Lebih lanjut Bupati Don mengatakan, “Pada kesempatan ini pula Saya menugaskan kepada Ketua BKPRD Kabupaten Sumedang agar mengoptimalkan tugas pada kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian ruang sebagai implementasi dari RTRW Kabupaten Sumedang ini.”

 

Salah satu acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfatan ruang wilayah Kabupaten Sumedang adalah ketentuan pemberian intensif dan disinsentif. Intensif yang sudah dilaksanakan selama ini pemerintah Kabupaten Sumedang adalah pemberian izin gratis untuk usaha minkro dan pasilitasi bimbingan teknis untuk pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi pengusaha Indonesia.

 

“Semoga apa yang Saya sampaikan dapat memberikan motipasi dalam memanfatkan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ketentuan kedepan RTRW dapat menjadi acuan semua pihak dalam melaksakan pembanguan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang sebagai upaya kita dalam membangun masyarakat Sumedang yang lebih sejahtera,“ tegas Bupati Don Murdono.