Pembangunan di Indonesia

Dirilis oleh admin pada Senin, 28 Nov 2011
Telah dibaca 585 kali

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, menyebabkan melambatnya laju investasi. 

Pasal 1 angka 4 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, memberikan definisi mengenai Jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 

Adapun definisi Jembatan secara umum adalah suatu Konstruksi yang dibangun untuk melewatkan suatu massa atau traffic lewat atas suatu penghalang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Penjelasan Pasal 86 ayat (3) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “jembatan” adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah. 

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan, maka penyelenggara harus memperhatikan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan teknis lainnya yang terkait langsung dalam penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan. 

Namun dengan banyaknya kerusakan jalan dan jembatan hampir pada sebagian besar daerah di Indonesia, Pemerintah dianggap gagal membangun jalan dan jembatan sesuai standar teknisnya. Untuk itu, perlu segera dilakukan engineering audit terhadap penyelenggara jalan. Kerusakan struktural jalan dipengaruhi tiga faktor penting, yaitu: Pertama, kendaraan berat dengan muatan lebih (overloading); Kedua, kondisi drainase permukaan jalan; dan Ketiga, mutu pelaksanaan konstruksi jalan. 

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah mutu pelaksanaan konstruksi jalan. Mulyono (2008) menyimpulkan ada lima aspek teknis yang memengaruhi mutu pelaksanaan, yaitu: Pertama, ketepatan pemilihan material; Kedua, ketepatan kualitas peralatan lapangan; Ketiga, ketepatan pengujian mutu; Keempat, ketepatan disain; Kelima, kompetensi pelaksana di lapangan. Fakta lapangan menunjukkan ketidaktepatan pelaksanaan yang terjadi karena lemahnya pengendalian aspek mikro oleh kontraktor dan pengawas. 

Salah satu kendala yang sering diungkapkan penyelenggara jalan adalah ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003, yang mensyaratkan tender terbuka sehingga memerlukan jeda waktu dalam tender penanganan jalan. 

Langkah untuk mengantisipasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan :

1. Melakukan kontrak multi tahun berbasis kinerja (performance based contract) kepada kontraktor, sehingga tidak ada alasan untuk tidak segera memperbaiki kerusakan jalan dalam jangka waktu terkontrak.
2. Melakukan audit mutu konstruksi jalan, audit sistem drainase dan tata air penunjang, serta audit beban muatan lebih angkutan barang.
3. Kontrak berbasis kinerja dapat juga dilakukan dengan membundel pengelolaan jembatan timbang dengan pemeliharaan jalan.
4. Melakukan engineering audit terhadap jalan dan jembatan yang telah selesai dibangun dan diperbaiki, sehingga apabila ditemukan penyelewengan dapat segera ditindak. Engineering audit tersebut meliputi proses konstruksi, perencanaan, pelaksanaan, konsultan, proses tender, pengawas, hingga proses penyerahan dari kontraktor ke penyelenggara jalan saat perbaikan jalan dinyatakan selesai. 

Beberapa Peraturan Yang Terkait Dengan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Anggaran

1. UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan UU tentang Perubahan APBN (APBN-P);
2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
4. PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri;
5. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 119/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 136/ PMK.05/2006;
7. PMK tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus, antara lain :
8. PMK No. 128/PMK.07/2006 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus TA 2007;
9. PMK No. 142/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus TA 2008;
10. PMK No. 171.1/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus TA 2009.
11. Peraturan/Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) tentang Pemanfaatan/Penggunaan Dana Alokasi Khusus, antara lain :
12. Keputusan Menteri PU No. 63/KPTS/M/2004 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Bidang Infrastruktur Tahun 2004;
13. Keputusan Menteri PU No. 607/KPTS/M/2005 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Bidang Infrastruktur Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri PU No. 39/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri PU No. 42/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.
16. Peraturan Menteri PU No. 18/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Bidang Pekerjaan Umum.

Penyelenggaraan

1. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
4. PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. PP No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
6. PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
7. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
9. Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;
10. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 95 Tahun 2007;
11. Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri PU No. 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan, Format Leger, Catatan Hasil Leger, Hasil Leger, Contoh Kartu Leger;
13. Peraturan Menteri PU No. 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;
14. Peraturan Menteri PU No. 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol;
15. Peraturan Menteri PU No. 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;
16. Peraturan Menteri PU No. 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum;
17. Peraturan Menteri PU No. 22/PRT/M/2006 tentang Pengamanan dan Perkuatan Hak Atas Tanah Departemen Pekerjaan Umum;
18. Peraturan Menteri PU No. 28/PRT/M/2006 tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
19. Peraturan Menteri PU No. 32/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Dokumen Pemasukan Barang dan/atau Peralatan Dalam Rangka Bantuan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
20. Peraturan Menteri PU No. 37/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksanakan Sendiri Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri PU No. 38/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembentukan Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri PU No. 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
23. Peraturan Menteri PU No. 02/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan sendiri;
24. Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
25. Keputusan Menteri PU No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Oleh Instansi Pemerintah;
26. Keputusan Menteri PU No. 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
27. Keputusan Menteri PU No. 16/KPTS/KE/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Bagi Badan Usaha Pelaksana Konstruksi Golongan Kecil;
28. Keputusan Menteri PU No. 349/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan);
29. Keputusan Menteri PU No. 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah;
30. Keputusan Menteri PU No. 369/KPTS/M/2005 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
31. Surat Edaran Menteri PU No. 03/SE/IJ/2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi/Pemborongan dan Jasa Konsultansi Konstruksi tertentu;
32. Surat Edaran Menteri PU No. 12.1/SE/M/2006 tentang Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelum dokumen anggaran disahkan;
33. Surat Edaran Menteri PU No. 13/SE/M/2006 tentang Persyaratan Perusahaan Asing dalam Mengikuti Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia;
34. Surat Edaran Menteri PU No. 59/SE/M/2006 tentang Prosedur Perizinan Penyewaan Tanah Departemen Pekerjaan Umum;
35. Surat Edaran Menteri PU No. 01/SE/M/2007 tentang Pendapat Ahli Hukum Kontrak untuk Kontrak Pekerjaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milliar Rupiah).

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan sebagaimana diamanatkan Pasal 13 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan mempunyai kewajiban wajib memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Pembiayaan pembangunan jalan umum dan jembatan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pembangunan jalan dan jembatan:

1. Pemerintah pusat dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bantuan pembiayaan yang diberikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Infrastruktur ataupun Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Bidang Infrastruktur. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan jenis transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat spesific grant (bantuan spesifik).
2. Dalam perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan serta pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan serta jembatan, Penyelenggara Jalan (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) harus memperhatikan dan mengacu pada UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan teknis lainnya yang terkait langsung dalam penyelenggaraan pembangunan jalan (termasuk jembatan).
3. Engineering audit (audit tehnik) meliputi proses konstruksi, perencanaan, pelaksanaan, konsultan, proses tender, pengawas, hingga proses penyerahan dari kontraktor ke penyelenggara jalan saat perbaikan jalan dinyatakan selesai.

Menurut RSNI T-03-2005 Tentang Perencanaan Struktur Baja Untuk Jembatan dari Badan Standarisasi Nasional bahwa Umur rencana jembatan pada umumnya disyaratkan 50 tahun, namun untuk jembatan penting, jembatan bentang panjang atau yang bersifat khusus, disyaratkan mempunyai umur rencana 100 tahun.

Eksistensi jembatan timbang merupakan bagian dari prasarana sistem transportasi untuk mengendalikan pergerakan lalu lintas angkutan barang di jalan raya yang sangat diperlukan. Setiap tahap sistem transportasi memerlukan kondisi yang efisien, efektif dan tepat guna sebagai salah satu prasyarat, guna kelangsungan dan terjaminnya keberlanjutan sistem transportasi tersebut.

Sehingga prasayarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan sektor transportasi, khususnya jembatan Timbang harus direncanakan, dirumuskan dengan tujuan yang jelas, dikoordinasikan secara terpadu, sehingga sesuai dengan perkembangan serta perubahan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan  Nomor : KM 5 Tahun 1995  Tentang  Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, BAB III  Pembinaan dan Pengawasan Teknis, Pasal 19 :

(1)  Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan.

(2)  Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

1. penentuan persyaratan teknis alat penimbangan;
2. penentuan petunjuk teknis, yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara penyelenggaraan alat penimbangan;
3. pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis para penyelenggara penimbangan kendaraan bermotor.

(3)  Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

1. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan penimbangan;
2. kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan penimbangan.

Sumber : (Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia)

Tim Kajian TATA RUANG INDONESIA