Berita Lainnya

  • Terbaru

  • Terfavorit

  • Headline

Full Post » Head Line

Bongkar Korupsi Di Perum Regional Bulog Jawa Barat

Dirilis oleh admin pada Selasa, 31 Jul 2012
Telah dibaca 671 kali

Penyaluran RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan RASKIN yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin.

Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi RASKIN mulai tahun 2002, RASKIN diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan RASKIN menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan RASKIN.

Penentuan kriteria penerima manfaat RASKIN seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin.

Sampai dengan tahun 2006, data penerima manfaat RASKIN masih menggunakan data dari BKKBN yaitu data keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Belum seluruh KK Miskin dapat dijangkau oleh RASKIN. Hal inilah yang menjadikan RASKIN sering dianggap tidak tepat sasaran, karena rumah tangga sasaran berbagi dengan KK Miskin lain yang belum terdaftar sebagai sasaran.

Mulai tahun 2007, digunakan data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS sebagai data dasar dalam pelaksaaan RASKIN. Dari jumlah RTM yang tercatat sebanyak 19,1 juta RTS, baru dapat diberikan kepada 15,8 juta RTS pada tahun 2007, dan baru dapat diberikan kepada seluruh RTM pada tahun 2008. Dengan jumlah RTS 19,1 juta pada tahun2 008, berarti telah mencakup semua rumah tangga miskin yag tercatat dalam Survei BPS tahun 2005.

 Jumlah sasaran ini juga merupakan sasaran tertinggi selama RASKIN disalurkan. Penggunaan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS – 2008) dari BPS diberlakukan sejak tahun 2008 yang juga berlaku untuk semua program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. 

Realisasi RASKIN selama 2005 - 2009 berkisar antara 1,6 juta ton - 3,2 juta ton. Dengan harga tebus Rp.1.000/kg sampai dengan 2007 dan Rp.1.600/kg sejak tahun 2008, RASKIN bukan hanya telah membantu rumah tangga miskin dalam memperkuat ketahanan pangannya, namun juga sekaligus menjaga stabilitas harga.

RASKIN telah mengurangi permintaan beras ke pasar oleh sekitar 18,5 juta pada tahun 2009. Selain itu, perubahan harga tebus dari Rp.1.000/kg menjadi Rp.1.600/kg juga dengan mempertimbangkan anggaran dan semakin banyaknya rumah tangga sasaran yang dapat dijangkau. Harga ini juga masih lebih rendah dari harga pasar yang saat itu rata-rata sekitar Rp.5.000 – 5.500/kg.

Dampak RASKIN terhadap stabilisasi harga terlihat pada saat RASKIN hanya diberikan kurang dari 12 bulan (seperti pada tahun 2006 = 11 bulan dan tahun 2007 = 10 bulan). Harga beras akhir tahun 2006 dan awal 2007 serta akhir tahun 2007 dan awal 2008 meningkat tajam. Pada saat itulah, pemerintah melakukan Operasi Pasar Murni (OPM) dan Operasi Pasar Khusus dari Cadangan Beras Pemerintah (OPK - CBP).

Beberapa kendala dalam pelaksanaan RASKIN selama ini terutama dalam pencapaian ketepatan indikator maupun ketersediaan anggaran. Sampai dengan saat ini, jumlah beras yang akan disalurkan baru ditetapkan setelah anggarannya tersedia. Selain itu ketetapan atas jumlah beras raskin yang disediakan juga tidak selalu dilakukan pada awal tahun, dan sering dilakukan perubahan di pertengahan tahun karena berbagai faktor. Hal ini akan menyulitkan dalam perencanaan penyiapan stoknya, perencanaan pendanaan dan perhitungan biaya-biayanya.

Data RTS yang dinamis menjadi suatu kendala tersendiri di lapangan. Masih ada RTM di luar RTS yang belum dapat menerima RASKIN karena tidak tercatat sebagai RTS di BPS. Kebijakan lokal dan “keikhlasan” sesama RTM dalam berbagi, tidak jarang dipersalahkan sebagai ketidaktepatan sasaran.

Ketepatan harga terkendala dengan hambatan geografis. Jauhnya lokasi RTS dari Titik Ditsribusi mengakibatkan RTS harus membayar lebih untuk mendekatkan beras ke rumahnya. Harga tebus RASKIN oleh RTS tidak lagi seharga Rp.1.000/kg atau 1.600/kg karena RTS harus membayar biaya-biaya lain untuk operasional dan angkutan dari Titik Distribusi (TD) ke rumah mereka. 

Peran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membantu RTS mencapai tepat harga perlu terus didorong. Saat ini sudah banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyediakan dana APBD-nya untuk RASKIN.

Usep KaryanaApresiasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota patut diberikan karena perhatian terhadap penyediaan dan pengalokasian APBD serta pengawalan terhadap pelaksanaan RASKIN. Kepedulian terhadap program RASKIN berarti kepedualian terhaap RTS yang muncul dari hati nurani untuk mengentaskan kemiskinan. Kesadaran bahwa RASKIN merupakan tugas bersama Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran 18,5 juta RTS (pada tahun 2009), perlu terus ditumbuhkan.

Untuk mencapai tepat sasaran, tepat harga dan tepat waktu, beberapa penyempurnaan terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan pola distribusi yang berkembang tidak hanya melalui titik distribusi yang langsung disalurkan kepada RTS namun juga melalui Warung Desa (Wardes).

Melalui Wardes, penyaluran RASKIN menjadi lebih dekat kepada RTS dan RTS membeli beras secara bertahap sesuai daya belinya selama 1 bulan dengan harga sesuai dengan ketetapan. Penyaluran melalui Wardes berawal dari pilot project pada akhir tahun 2008 dan mulai diimplementasikan sejak tahun 2009. Sekilas Visi dan Misi Regional Bulog Jawa Barat

VISI
Terwujudnya perusahaan yang handal dalam pencapaian ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
MISI

1. Memenuhi kecukupan pangan pokok secara aman, bermutu, stabil dan terjangkau.

2. Mewujudkan SDM profesional, jujur, amanah dan menerapkan prinsip-prinsip GCG di bidang pangan.

Demikikian ulasan tentang beras Raskin ( Beras Untuk Rumah Tangga Minskin ) namun dalam praktek di lapangan kenyataanya masih jauh panggang dari api seperti yang pernah di intrusikan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah dalam pidatonya  mengingatkan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) terus melakukan reformasi internal. 

Tujuannya selain demi mengamankan dan meningkatkan produksi pertanian, juga agar BUMN itu tidak dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri.

"Yang jelas Bulog jangan menjadi sarang penyamun. Dulu banyak sekali korupsi, kecurangan, permainan. Kalau sekarang masih ada lagi, tolong laporkan langsung pada saya dengan mengirim sms ke 9949," tegas SBY saat membuka Pekan Nasional petani dan nelayan  di Sulawesi Selatan,  melalui media video teleconference di Istana Negara.

SBYSBY meminta Bulog harus bisa bebas dari hal-hal yang aneh dan merugikan petani. Apalagi, katanya, sudah ada Perpres terbaru yang memberi ruang bagi Bulog untuk membeli hasil produksi petani di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
           
"Dengan adanya aturan baru ini, tidak ada lagi yang bisa menghalang-halangi saat membeli hasil petani. Ini sudah menjadi kebiasaan di semua negara, biasanya harga digoreng-goreng. Yang untung tengkulak dan bukan petani," kata SBY.
           
Mengenai keluhan petani mengenai langkah Indonesia melakukan impor beras, SBY mengatakan bahwa hal itu dilakukan demi menjaga ketahanan pangan. Namun menurutnya, tetap saja kepentingan nasional menjadi prioritas utama. 

Hal yang ditakutkan oleh Presiden SBY, tentang korupsi di institusi Perum Bulog belum lama ini memang terjadi tepatnya di Perum Bulog Regional Provinsi Jawa Barat.  Kejaksaan Negeri Bandung menetapkan dua pejabat Bulog Jawa Barat sebagai tersangka korupsi beras untuk warga miskin (raskin). Mereka adalah Wakil Sub-Regional Bulog Jabar berinisial NS dan pejabat Bendahara berinisial M.

“Keduanya diduga terlibat tindak pidana korupsi dana operasional raskin Bulog 2008- 2010 dengan kerugian negara mencapai Rp 5 miliar. Data itu diperoleh setelah tim jaksa melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang disertai berkas dan barang bukti pendukung," ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandung Rinaldi di kantornya, Jalan Jakarta, kepada Majalah MKTRI.

Dia mengatakan, modus yang dilakukan tersangka yakni memotong biaya operasional dengan besaran berbeda untuk kepentingan pribadi. Kini, tim jaksa masih melakukan pengembangan penyidikan, termasuk menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

"Namun yang jelas dana hasil pemotongan tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan (tersangka)," ujar Rinaldi.

Dia menyebutkan bahwa sejumlah dana operasional yang digelapkan oleh para tersangka bersumber pada APBD Kota Bandung. Sementara modusnya ialah pemotongan dana raskin untuk Bulog tidak berlangsung sebagaimana mestinya. 

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Bandung Rinaldi Umar menuturkan jika hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah selesai, September nanti bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

"Kami targetkan akhir September tahun ini bisa selesai dan dipimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Itupun jika BPKP tuntas menghitung total kerugian negara," ujar Rinaldi kepada wartawan Majalah Kjian dan Informasi Tata Ruang di ruang kerjanya di Jalan Jakarta Kota Bandung belum,lama ini.

Rudy Sanjaya / I Gede Suweca