Implementasi UU RI 41/2009 di NTB

Dirilis oleh admin pada Rabu, 28 Dec 2011
Telah dibaca 248 kali

NTB memiliki keragaman iklim yang menguntungkan bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian, baik tanaman pangan maupun hortikultura. Posisi NTB berada pada jalur mata rantai pemasaran yang strategis, yaitu dekat dengan sentra Industri Bali dan Jawa, dan dekat dengan NTT sebagai peluang pengembangan pasar beras NTB.

Dengan posisi geografisnya yang strategis dan keragaman modal sosial yang dimilikinya, NTB berpeluang besar menjadi daerah maju yang  berdaya saing. Hanya saja untuk mencapai itu, percepatan pembangunan melalui optimalisasi potensi sumberdaya lokal dan mendorong masuknya investasi  menjadi kebutuhan mutlak.

Percepatan pembangunan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana pelayanan prima menjadi salah satu ukuran utamanya. Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya aparat pemerintah yang mampu memposisikan dirinya sebagai pelayan rakyat. Selain itu diperlukan pula aparat yang cakap mendorong sinergitas antara birokrasi, dunia usaha dan masyarakat khususnya di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Belum optimalnya kinerja pelayanan birokrasi pertanian selama ini, menjadi masalah mendasar birokrasi NTB selama ini. Dampak langsungnya terasa kepada kurangnya kualitas pelayanan dasar masyarakat. Terutama di bidang yang begitu vital yaitu ekonomi (khususnya di sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura). 

Percepatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultira bisa terealisasi jika adanya dukungan infrastruktur wilayah yang memadai. Kondisi infrastruktur strategis  NTB masih belum optimal mendukung pembangunan sector perekonomian daerah khususnya pertanian yang ditunjukkan dengan masih terbatasnya infrastruktur antar wilayah dan antar sektor. Hal tersebut sering menjadi kendala masuknya investasi dibidang pertanian 

Percepatan pembangunan harus selalu berbasis pada konsepsi pembangunan berkelanjutan. NTB yang merupakan provinsi kepulauan sepatutnya memprioritaskan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang mengedepankan aspek keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dengan orientasi pada keberpihakan pada rakyat miskin.

Beberapa masalah pokok dibidang pertanian yang dihadapi daerah NTB saat ini, adalah :

1. Masih tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian (di perkotaan 4-9 % per tahun dan di perdesaan 2-4 % per tahun).
2. Menurunnya sumber daya air, tercermin dari berkurangnya titik mata air sekitar 700 mata air dan tahun 2007 hanya terisisa sekitar 200 titik mata air.
3. Pemanfaatan potensi lahan kering belum optimal.
4. Permodalan petani dalam mendukung usahataninya masih lemah serta akses petani terhadap lembaga perbankan/lembaga keuangan juga terbatas.
5. Belum berkembangnya kapasitas kelembagaan tani (Kelompoktani, Gabungan Kelompoktani, P3A, Koptan/Gapoktan).
6. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan penggunaannya melampaui dosis rekomendasi sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya penurunan sifat fisik dan kimia tanah.
7. Tanaman hortikultura (buah-buahan) yang dikelola oleh rakyat rata-rata sudah tua dan belum banyak dilakukan upaya peremajaan, kualitasnya rendah sehingga usahatani itu kurang menguntungkan.
8. Daya saing produk olahan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (UP3HP) masih rendah terutama aspek hygienis dan packaging.
9. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum berjalan optimal

Berdasarkan permasalahan pokok di atas, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di NTB kurun waktu lima tahun kedepan, antara lain sebagai berikut :

1. Lahan-lahan pertanian produktif dari tahun ke tahun mengalami penyusutan, sedangkan program pencetakan sawah baru/perluasan lahan pertanian sangat terbatas sehingga berpotensi menyebabkan turunya produksi dan akan mengganggu ketahanan pangan.
2. Turunnya sumber daya air akan berdampak kepada menurunnya areal tanam.
3. Terganggunya sifat fisika dan kimiawai tanah sebagai akibat tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik, menyebabkan gangguan  kelestarian sumberdaya lahan yang mengancam keberlanjutan proses produksi komoditas pertanian
4. Keberpihakan program pembangunan pertanian pada petani/kelompok tani di lahan kering masih sangat rendah dibandingkan pada lahan basah. Ini menunjukkan kurangnya keberpihakan pada petani lahan kering yang secara nyata seharusrnya memiliki kesempatan dan peluang yang setara dalam pembangunan
5. Menurunnya produksi dan kualitas hasil buah-buahan, sehingga daya saing produk pertanian di pasar rendah.
6. Akses petani pada sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung kegiatan usahataninya sangat lemah, meskipun pemerintah telah menyiapkan beberapa scheme kredit yang diarahkan untuk petani dan aktivitas agribisnis. Isu utama dalam hal ini adalah terkait aspek agunan yang tidak dimiliki petani dan tingkat kepercayaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya terhadap petani rendah (sumber : http://202.43.189.41/web/diperta-ntb/renstra/renstradinas3a.htm)

Pengawasan Pasal 33 UU RI No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan dengan Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Pengendalian Alih fungsi Lahan yang rencananya akan disusun pada tahun 2012.

Luas sawah/lahan pertanian Provinsi NTB sampai dengan tahun 2011 terdiri atas :

• Lahan Sawah Irigasi (terlampir)
• Lahan Bukan Sawah (calon cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Rancangan PERDA) (terlampir) .

Sedangkan kondisi petani yang memiliki sawah dimaksud, akan diatur dalam rancangan PERDA pada kajian dan Identifikasi melalui deliniasi/pemetaan terhadap batas kepemilikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Demikian, informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat,  Ir.H. Abdul Ma’ad, MM (Pembina Tk.I / IV b) kepada Media Kajian dan Tata Ruang Indonesia.

Mulyadi/Com/Tim Redaksi